khuzaifah hanum

share to others

Standar Baku dalam Pengelolaan Zakat

leave a comment »

Salah satu semangat yang ingin dibangun dalam Undang Undang  No 23 Tahun 2011 dan Peraturan Pemerintah No 14 Tahun 2014 adalah adanya sistem pengelolaan zakat yang memiliki standar baku. Bukan seperti manajemen ‘serabutan’ yang selama ini melekat dalam kepanitiaan zakat di akhir Ramadhan.

Sejak memiliki aturan resmi di tahun 1999, pengelolaan zakat yang dilakukan oleh organisasi pengelola zakat (OPZ) baik dari BAZ, sekarang BAZNAS, yang dibentuk pemerintah maupun LAZ yang dikelola oleh masyarakat berjalan begitu saja tanpa ada standar yang menjadi acuan. Tidak jarang didapati sejumlah BAZ di daerah-daerah yang hanya papan nama dan banyak ditemui LAZ yang beroperasi tanpa izin resmi. Alhasil, pelayanan dalam pengelolaan zakat menjadi tidak efektif dan efisien.

Pengelolaan zakat pada dasarnya memiliki tujuan yang berhimpitan dengan tujuan dan dasar negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Argumentasi inilah yang kemudian menguatkan perlu adanya UU Pengelolaan Zakat. Namun, jika dalam praktek pengelolaan zakat justru terjadi inefisiensi dan terbukti tidak efektif, maka bukan hal yang mustahil aturan resmi tentang pengelolaan zakat ditinjau ulang keberadaannya.

Dalam hal ini, maka pilihan yang paling mungkin dilakukan adalah memperkuat regulasi tentang pengelolaan zakat tersebut. Meninjau hal tersebut, setidaknya terdapat lima prinsip standar yang harus ada dalam pengelolaan zakat sebagaimana amanat UU No 23 Tahun 2011 dan PP No 14 Tahun 2014.

Pertama, prinsip kepastian hukum. Pengelolaan zakat harus dilakukan oleh organisasi resmi setelah melalui proses seleksi administratif dan faktual. Hal ini ditujukan bukan untuk membatasi masyarakat dalam menunaikan zakat, melainkan memberikan jaminan kepada masyarakat bahwa zakat yang telah ditunaikan dapat dikelola secara efektif dan efisien dalam manajerial yang amanah sesuai syariat Islam, sehingga zakat tersebut sampai kepada mereka yang berhak (mustahiq).

Kedua, prinsip good amil governance. Sebagai sebuah organisasi yang profesional, OPZ harus memiliki kriteria minimum dalam menjalankan aktifitas organisasinya. Bahwa struktur OPZ harus dilengkapi dengan deskripsi tugas dari setiap bagiannya sesuai tugas dan fungsi, standard operating procedure yang mengatur tata kerja organisasi, teknis perencanaan dalam setiap kegiatan, hingga sistem evaluasi kinerja secara reguler.

Di samping itu, OPZ wajib memiliki dewan pengawas syariah (internal atau eksternal) yang bertanggung jawab untuk memastikan kesesuaian syariah dari kegiatan pengelolaaan zakat yang dilakukan. Secara rutin, OPZ harus bersedia melakukan audit keuangan, manajerial, dan kesyariahan. OPZ juga selayaknya memiliki unit yang bertugas menerima pengaduan dan keluhan dari masyarakat atas aktifitasnya sebagai pengelola zakat.

Ketiga, prinsip pengelolaan penghimpunan. Dalam model yang bersifat sukarela seperti di Indonesia, tantangan terbesar dalam penghimpunan zakat adalah membangun kesadaran dan kepercayaan muzakki untuk menyalurkan zakatnya kepada OPZ resmi. Sebelum melakukan penghimpunan, OPZ mau tidak mau harus melakukan sosialisasi dan edukasi zakat.

Adapun, komponen pencerdasan muzakki ini di antaranya perihal hukum zakat, yang meliputi identifikasi harta yang wajib dikenakan zakat, nishab, dan kadar zakat, hingga bentuk-bentuk program pemanfaatan zakat yang dilakukan dalam meningkatkan kesejahteraan mustahiq. Dengan demikian, muzakki menjadi tenang karena telah menunaikan zakatnya dengan benar. Ketenangan inilah yang diharapkan mampu membangun kepercayaan muzakki untuk tetap membayarkan zakatnya kepada OPZ resmi.

Keempat, prinsip tentang pengelolaan penyaluran. Penyaluran merupakan tahap yang paling krusial dalam pengelolaan zakat. Syariat memang telah mengatur tentang delapan asnaf yang berhak menerima zakat. Namun, hingga saat ini, tidak ada informasi yang simetris tentang data para mustahiq dalam bentuk database mustahiq. Dampaknya, sangat memungkinkan terjadi redudansi penyaluran kepada mustahiq yang sama, sementara di tempat lain masih ada mustahiq yang tidak mendapat bantuan program zakat.

Dalam konteks ini, had al-kifaya atau batas kecukupan merupakan salah satu sisi penting yang perlu mendapat perhatian dalam penyaluran zakat. Sampai saat ini, belum ada acuan tentang sampai sejauh mana seorang mustahiq dapat dibantu kebutuhannya. Di samping itu, isu penyaluran juga meliputi pengalokasian zakat untuk usaha produktif bagi mustahiq yang belum mendapati titik temu. Bahasan ini menyangkut tentang bagaimana kondisi mustahiq yang dapat dijadikan penerima manfaat dan batasan program yang bersifat pemberdayaan ini.

Problem lain dalam penyaluran adalah batas waktu dalam penyaluran. Belum adanya panduan baku tentang batas waktu ideal sebuah dana zakat dapat terendap di OPZ. Sementara, pengelolaan zakat seharusnya mampu menyalurkan dana zakat yang terhimpun dengan cepat, tentu dengan tidak mengabaikan kriteria kelayakan penerima zakat.

Kelima, prinsip pelaporan dan pengawasan. Sebagai lembaga publik, OPZ diharapkan mampu menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga dengan memberikan laporan secara reguler. Dengannya, publik dapat mengetahui kejelasan pengelolaan dana zakat, dari mana sumber dana dan bagaimana dana tersebut dimanfaatkan.

Sebagai pengelola dana publik, setiap OPZ harus bersedia diawasi oleh publik maupun otoritas terkait dalam hal ini Kementerian Agama. Fungsi pengawasan ini lebih mengarah pada antisipasi kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dalam pengelolaan dana zakat.

Dengan adanya prinsip-prinsip standar ini, diharapkan pengelolaan zakat nasional dapat berkembang lebih baik dan terarah. Sehingga, tujuan pengelolaan zakat nasional dapat segera terwujud, yakni meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

*) Dimuat dalam Harian Pelita, 5/9/2014

 

Written by hanumisme

September 5, 2014 at 10:36 am

Posted in masyarakat Madani, Opini

Tagged with

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: