khuzaifah hanum

share to others

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Nasional

leave a comment »

Sejak 14 tahun dilembagakan secara formal, pengelolaan zakat nasional seakan berjalan di tempat. Upaya pemerintah dengan menghidupkan Badan Amil Zakat (BAZ) dan partisipasi aktif masyarakat dalam Lembaga Amil Zakat (LAZ), belum juga mampu mendongkrak pendayagunaan potensi zakat yang sedemikian besar. Proyeksi besar zakat sebagai instrumen alternatif pengentasan kemiskinan masih sebatas potensi, yang belum juga terealisasi.

Data terakhir dirilis oleh BAZNAS (2011), bahwa realisasi penghimpunan zakat nasional di tahun 2011 mampu mencapai 1,729 triliun rupiah. Nominal tersebut merupakan hasil kenaikan positif 15,3 persen dari penghimpunan tahun sebelumnya. Angka ini juga merupakan 25 kali lipat dari penghimpunan zakat di tahun pertama saat pengelolaan zakat disahkan dalam undang-undang. Namun, jika melihat potensi zakat nasional yang mencapai 217 triliun rupiah, rasanya proporsi keterhimpunan zakat tersebut menjadi relatif tidak signifikan.

Setidaknya ada tiga alasan mengapa pemanfaatan dana zakat ini masih sangat minim. Pertama, pemahaman masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih rendah (Hafidhuddin, 2002). Pengetahuan masyarakat terkait harta wajib zakat masih terbatas pada sumber-sumber konvensional yang secara literal tertulis dalam al-Qur’an dan hadits. Padahal, kegiatan ekonomi terus berkembang dari masa ke masa. Ini tentu berdampak pada definisi subjek dan sumber harta saat ini, yang akan sangat berbeda dengan konteks harta pada masa 14 abad lalu.

Hal yang paling nyata adalah zakat profesi dan zakat perusahaan. Dua jenis zakat ini jelas tidak ada dalam nash al-Qur’an dan hadits. Pemahaman zakat profesi dan zakat perusahaan memang merupakan ijtihad kontemporer yang termaktub dalam kitab Fiqh Zakat karya Yusuf Al-Qaradhawi (1991). Tentu pemahaman yang sangat literal pasti akan menolak keberadaan kedua jenis zakat ini. Padahal, zakat profesi dan zakat perusahaan ditaksir memiliki kontribusi sebesar 54,05 persen dari potensi zakat nasional.

Kedua, ketiadaan sistem pengendalian dan pelaporan atas pengelolaan zakat nasional. UU 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat pada satu sisi memang telah menciptakan arus baru pengelolaan zakat di Indonesia. Seketika itu, banyak terjadi pembentukan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ), terutama LAZ. Sayangnya, pertumbuhan jumlah OPZ tidak diimbangi dengan pengembangan mutu pengelolaan zakat yang benar oleh OPZ. Sehingga, akuntabilitas publik OPZ relatif rendah (IMZ, 2010). Hal ini berdampak pada minimnya kepercayaan publik untuk menyalurkan dana zakat mereka melalui OPZ.

Ketiadaan sistem pengendalian dan pelaporan atas pengelolaan zakat juga berdampak pada minimnya informasi pemanfaatan dana zakat.  Ini juga disebabkan banyaknya OPZ, baik BAZ maupun LAZ, yang tidak melaporkan dengan baik pemanfaatan dana zakat mereka. Memang, dalam peraturan yang ada, tidak ditentukan kewajiban OPZ untuk memberikan laporan atas pengelolaan dana zakat kepada satu institusi tertentu. Akibatnya, menjadi sangat sulit untuk memetakan secara akurat posisi penghimpunan dan pemanfaatan dana zakat sebagai instrumen alternatif pengentasan kemiskinan; di samping juga transparansi pengelolaan zakat yang melemah.

Ketiga, peran pemerintah yang belum optimal dalam pengelolaan zakat nasional. Sejak pertama kali disahkan oleh DPR pada tahun 1999  dan hingga pengesahan atas revisi terbaru pada 2011 lalu, UU Pengelolaan Zakat belum juga memiliki Peraturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum penjelas yang bersifat teknis. Kondisi ini tentu berdampak pada kegamangan pengelola zakat dalam mengimplementasikan UU Pengelolaan Zakat sebagai dasar hukum pengelolaan zakat nasional.

Dengan memahami tiga akar masalah pengelolaan zakat ini, akan lebih mudah bagi kita untuk menyusun strategi optimalisasi pengelolaan zakat nasional. Dengan tata kelola yang optimal, berharap zakat mampu menjadi instrumen alternatif  intervensi masalah kemiskinan secara lebih efektif.

Pertama, memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat kontemporer. Di saat zakat belum diposisikan sebagai kewajiban bagi warga negara muslim, upaya sosialisasi zakat ini perlu dilakukan secara masif. Dengan pemahaman yang tumbuh, maka tanpa diwajibkan secara legal sekalipun, muzakki dengan sadar akan menunaikan zakatnya melalui lembaga.

Upaya sosialisasi zakat ini dapat mengambil inspirasi  dari penyuluhan pertanian pada era Orde Baru dahulu. Di mana Kementerian Pertanian secara intensif melakukan penyuluhan kepada para petani hingga pelosok desa. Dalam hal zakat, seluruh OPZ sudah semestinya melakukan penyuluhan tentang zakat kepada para muzakki. Pencerdasan publik yang diberikan ini terkait zakat di era kontemporer serta manfaat yang mampu dihasilkan dalam penuntasan masalah kemiskinan. Pun langkah sosialisasi ini selayaknya dilakukan secara berkelanjutan, yang tak hanya terpaku pada momen Ramadhan.

Kedua, kini sudah saatnya diterapkan Sistem Informasi Zakat Nasional (SIZN). Kelemahan pengelolaan zakat selama ini adalah karena ketiadaan sistem pengendalian dan pelaporan atas pengelolaan zakat. Hadirnya Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) menjadi titik cerah perzakatan nasional. NPWZ sebagai akun zakat resmi diberikan kepada setiap muzakki. NPWZ ini disinergikan dengan NPWP dalam bentuk insentif zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Insentif ini diharapkan mampu memberikan apresiasi kepada muzakki, sehingga kecenderungan publik dalam berzakat kian meningkat.

Melengkapi NPWZ, SIZN akan mengakomodasi pelaporan pengelolaan zakat dari seluruh OPZ yang meliputi data penghimpunan, program penyaluran, hingga peta mustahik sampai di tingkat kabupaten dan kota secara nasional. Peta mustahik ini ditujukan sebagai pencegah redudansi subjek mustahik penerima manfaat. Dengan SIZN, diharapkan pengelolaan zakat nasional menjadi lebih dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Disahkannya UU Nomor 23/2011 menjadi sebuah landasan hukum bagi implementasi SIZN. BAZNAS yang dikukuhkan sebagai koordinator pengelolaan zakat nasional berkewajiban untuk membangun SIZN ini. Tapi, keberhasilan implementasi SIZN ini bukan semata peran BAZNAS, melainkan juga membutuhkan dukungan penuh seluruh komponen masyarakat, termasuk di dalamnya LAZ. Karenanya tanpa partisipasi seluruh stakeholder zakat, kehadiran SIZN justru hanya akan menjadi involusi baru dalam tata kelola zakat nasional.

Ketiga, partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan zakat nasional tetap menjadi momentum yang harus dijaga. Di akui atau tidak, geliat pengelolaan zakat hari ini tak terlepas dari partisipasi aktif masyarakat. LAZ telah mengawali secara masif sosialisasi dan pendayagunaan zakat sebagai langkah alternatif intervensi masalah kemiskinan.

Saat negara abai terhadap zakat, LAZ memainkan peran sentral sebagai pengelola zakat alternatif yang secara independen terlepas dari pemerintah. Revisi UU Pengelolaan Zakat merupakan indikasi bahwa pemerintah mulai menyadari peran pentingnya dalam pengelolaan zakat nasional. Dalam kondisi ini, bukan berarti peran serta masyarakat sudah tidak lagi diperlukan. Sebagai praktisi terdahulu, maka distribusi pengalaman dari aktivis LAZ ini menjadi determinan penting dalam menyukseskan regulasi zakat nasional.

Zakat hari ini memang hanya menjadi bagian kecil dari praktek filantropi berbasis dana keagamaan. Tapi, dengan optimalisasi pengelolaan zakat nasional, bukan tidak mungkin zakat akan bersanding dengan instrumen fiskal negara dalam penyelesaian masalah kemiskinan dalam skala yang jauh lebih besar.

Written by hanumisme

August 8, 2014 at 10:40 am

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: