khuzaifah hanum

share to others

Separatisme RMS dan Ahmadiyah

with 3 comments

Apa keterkaitan antara gerakan separatisme Republik Maluku Selatan (RMS) dan Ahmadiyah? Rasa-rasanya, tidak ada relasi antara keduanya. Namun, akhir-akhir ini, pemberitaan tentang RMS dan Ahmadiyah tengah gencar di media massa. Pemerintah pun dibuat gusar karenanya.

Isu separatisme RMS belakangan mencuat seiring dengan penundaan kunjungan Presiden SBY ke Belanda. Hal tersebut disebabkan karena pada jadwal kunjungan presiden, sidang gugatan RMS terhadap Presiden RI tengah digelar. RMS menuding presiden telah melanggar hak asasi manusia, terkait dengan penangkapan sejumlah aktivis RMS pada saat peringatan Hari Keluarga Nasional, di Ambon, tahun 2007 lalu.

RMS berdiri pada April 1950 dan dipimpin oleh Chris Soumokil, yang merupakan mantan jaksa agung Negara Indonesia Timur. Pendirian RMS ditujukan untuk menggagalkan upaya integrasi nasional dari Republik Indonesia Serikat. Karena menolak tawaran re-integrasi ke dalam Negara Kesatuan RI (NKRI) dan melancarkan serangan pemberontakan, RMS kemudian ditumpas pada November 1950. Sejak saat itu, RMS terus melakukan perlawanan bawah tanah terhadap NKRI.

Intensitas gerakan RMS sering kali meningkat pada saat menjelang perayaan kelahirannya, setiap tanggal 25 April. Aksi tersebut muncul terutama di daerah yang menjadi kantong-kantong kekuatannya, di sekitar Pulau Haruku. RMS kerap melakukan  serangan-serangan perusakan dan propaganda terhadap masyarakat di Maluku. Bahkan, RMS dituding berada di balik pertikaian Muslim-Kristen di Maluku antara 1999-2004. Kini, di bawah kendali pemerintahan pengasingan di Belanda, RMS tidak henti melancarkan  aksi-aksi separatis.

Sementara itu, Ahmadiyah merupakan aliran keagamaan yang didirikan di Qadian, India. Keberadaan Ahmadiyah tidak dapat dipisahkan dengan pendirinya, Mirza Ghulam Ahmad. Jamaah ini meyakini bahwa Mirza Ghulam Ahmad merupakan nabi yang diutus setelah Nabi Muhammad saw, nabi terakhir ummat Islam. Konsep keimanan ini tersurat jelas dalam kitab sucinya, Tadzkirah. Persoalan inilah yang tidak dapat diterima oleh masyarakat muslim, termasuk di Indonesia.

Sejak tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebenarnya telah memfatwakan bahwa aliran Ahmadiyah adalah jamaah di luar Islam, sesat dan menyesatkan. Opsi yang ditawarkan jelas, bergabung kembali kepada ajaran Islam, berdiri menjadi agama sendiri yang terpisah dari Islam, atau dibubarkan. Namun, fatwa MUI tersebut tidak mendapat dukungan yang kuat dari pemerintah. Ahmadiyah pun bersikeras tetap menjadi bagian dari masyarakat muslim di Indonesia.

Jika dilihat secara sosiologis, ada sebuah benang merah antara gerakan RMS dan jamaah Ahmadiyah. Keduanya merupakan entitas minoritas yang melakukan langkah dekonstruktif terhadap pandangan kelompok mainstream dalam ranah sosialnya.

Sejarah RMS merupakan sejarah pemberontakan atas konsep negara-bangsa Indonesia. Pada saat tawaran re-integrasi hadir, RMS secara nyata menentang dan melakukan konfrontasi bersenjata. RMS memandang bahwa wilayah Maluku merupakan domain yang terlepas dari kekuasaan NKRI. Dalam persepsi RMS, selamanya, Maluku adalah Maluku, bukan Indonesia.

Bagi Indonesia, RMS merupakan kelompok separatis yang selamanya mengancam keutuhan ke-Indonesia-an. RMS sebagai entitas politik merupakan anti-tesis terhadap persatuan Indonesia. Wajar karenanya, kemudian Indonesia menerapkan berbagai agenda preventif dalam menangkal re-eksistensi RMS. Bila perlu, Indonesia memiliki hak yang sangat layak untuk menumpas habis gerakan separatis RMS. Bagi Indonesia, Maluku adalah bagian dari ke-Indonesia-an yang majemuk, dan keberadaan RMS tertolak.

Hal yang jauh tidak berbeda terjadi pada jamaah Ahmadiyah. Keyakinan akan Mirza Ghulam Ahmad sebagai nabi jelas mengguncang fondasi keimanan dalam masyarakat muslim. Sekiranya, jamaah Ahmadiyah tunduk pada kaidah keimanan Islam dan menyatakan Mirza Ghulam Ahmad bukan seorang nabi. Atau setidaknya, Ahmadiyah menyatakan dirinya adalah bukan bagian dari Islam dan merupakan agama dengan keyakinannya tersendiri, mungkin masalah akan selesai.

Namun, Ahmadiyah bersikeras mengklaim dirinya tetap sebagai bagian dari masyarakat muslim. Pada saat yang bersamaan, Ahmadiyah juga menyerang konsep dasar keimanan masyarakat muslim. Dalam hal ini, Ahmadiyah merupakan kelompok separatis-menyimpang (deviant separatist) yang memporak-porandakan batas wilayah keimanan dalam Islam, yang diyakini sudah paripurna.

Persoalan RMS dan Ahmadiyah ini tidak terletak pada isu kebebasan berpolitik dan beragama. Masyarakat internasional menyayangkan sikap preventif pemerintah Indonesia yang mengekang kebebasan politik dari aktivis RMS. Begitupun, kelompok agamawan liberal di Indonesia mencela ummat Islam yang menolak Ahmadiyah sebagai bagian dari masyarakat muslim. Sikap ini dianggap tidak toleran dan menghalangi kebebasan beragama.

Di sini, titik masalah sesungguhnya adalah RMS dan Ahmadiyah merupakan kelompok separatis yang berorientasi pada upaya de-legitimasi terhadap ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an. Tawaran bagi RMS dan Ahmadiyah sebenarnya sudah jelas, kembali ke dalam konsep Indonesia dan Islam secara benar, atau berada di luar wilayah Indonesia dan Islam.

Namun, keduanya seakan mendapat angin harapan dari ketidaktegasan pemerintah Indonesia. RMS terus menggalang dukungan masyarakat internasional. Ahmadiyah terus disokong oleh kelompok agamawan liberal. Diperlukan langkah tegas dari pemerintah dalam menyikapi dua problem separatis ini. Jika tidak, kita mungkin tinggal menunggu waktu terjadinya konflik-konflik yang berkepanjangan, atau saat-saat keruntuhan bagi Indonesia sebagai negara-bangsa dan Islam sebagai agama.

Written by hanumisme

October 8, 2010 at 6:40 am

Posted in Indonesia ku

Tagged with , , , ,

3 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. sayangnya rms mendapat tempat di Belanda. di sana sebenarnya bibit-bibit separatisme rms berkembang.

    khoirulamin

    October 11, 2010 at 2:20 pm

  2. sebenarnya, tidak masalah agen RMS ada di Belanda, selama pemerintah Indonesia dapat berani dan tegas menjaga ke-Indonesia-an.

    hudzaifahh

    October 11, 2010 at 4:17 pm

    • karena pada dasarnya baik batas wilayah keimanan islam seperti yang mabka hudzaifah katakan maupun konsep ke-Indonesia-an kita belumlah menjadi sesuatu yang paripurna.bahkan mungkin akan terus berkembang. keberadaan rms dan ahmadiyah justru melegitimasi dialektika dalam dua wacana tersebut yang justru kana sangat menguntungkan bagi perkembangan keislaman dan keindoneisaan kita apabila masyarakat intelektual negeri ini bisa berlaku adil,ilmiah dan plural.
      demokrasi kita pun belum selesai atau takkan pernah selesai sebenarnya.

      luv

      November 8, 2010 at 3:15 pm


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: