khuzaifah hanum

share to others

Keterbukaan Informasi Pengelolaan Zakat

with one comment

Upaya penguatan tata kelola zakat di Indonesia tampak semakin prospektif. Tepat 1 Mei 2010 lalu, Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) secara resmi diberlakukan. Bagi dunia perzakatan nasional, keberadaan UU KIP ini mendorong hadirnya Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) yang transparan dan akuntabel. Keterbukaan informasi pengelolaan zakat kini bukan lagi sekedar tanggung jawab sosial dari OPZ, melainkan sebuah kewajiban formal yang harus dipenuhi.

Dalam konteks UU KIP, OPZ merupakan subjek badan publik yang diharuskan membuka akses informasi kegiatan organisasinya. Hal ini dikarenakan aktifitas OPZ, baik Badan Amil Zakat (BAZ) maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ), berkaitan erat dengan pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Keempat kategori dana tersebut merupakan dana publik yang sudah semestinya memiliki laporan pertanggung-jawaban secara terbuka.

Selama ini, tidak ada pakta yuridis yang mampu memaksa OPZ untuk mempublikasikan pengelolaan dana zakat. Undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (UU PZ) yang menjadi dasar operasional OPZ, belum dilengkapi dengan aturan yang jelas dalam mengatur transparansi keuangan dan akuntabilitas aktifitas OPZ. Akibatnya, informasi pengelolaan zakat masih menjadi barang langka dalam sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

Problem Transparansi

Hingga lebih dari satu dekade kemunculannya, kemampuan kalangan OPZ dalam mengelola zakat masih minim. Lembaga riset dan advokasi perzakatan nasional, IMZ (2009), memproyeksikan bahwa potensi zakat Indoensia yang tersedia pada tahun 2010 mencapai 27,2 triliun rupiah. Namun, dari angka yang cukup besar dari potensi penghimpunan zakat tersebut, OPZ yang ada diperkirakan hanya mampu mengelola dana zakat, tidak lebih dari 1,2 triliun rupiah. Proyeksi ini menunjukkan betapa lemahnya kapasitas OPZ dalam mengelola dana zakat.

Setidaknya, terdapat dua kemungkinan yang saling erat berkorelasi terkait lemahnya kemampuan OPZ dalam pengelolaan dana zakat nasional. Pertama, kurangnya transparansi para pengelola zakat terkait publikasi hasil penghimpunan zakat dan dana filantropi Islam lainnya. Hingga akhir tahun 2009 keanggotaan di Forum Zakat (FOZ) yang merupakan sarana komunikasi pengelola zakat nasional, tidak lebih dari 30 LAZ Nasional dan Daerah. Padahal, FOZ sendiri memperkirakan terdapat lebih dari 300 LAZ di Indonesia (FOZ, 2009).

Hal yang sama terjadi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Saat ini, sudah lebih dari 3.000 BAZ Daerah (BAZDA) yang terbentuk. Namun, tidak semua BAZDA memberikan laporan penghimpunan dan pendayagunaan zakat serta dana kedermawanan lainnya (BAZNAS, 2009). Sehingga, wajar kemudian, informasi tentang pengelolaan dana zakat di Indonesia terhitung menjadi sangat minim. Transparansi dan akuntabilitas yang semestinya menjadi karakter dasar dari kinerja amil zakat, belum sepenuhnya terinternalisasikan secara penuh sebagai etika kerja OPZ.

Kedua, tingkat kepercayaan publik terhadap OPZ sebagai institusi pengelola zakat tampak masih begitu lemah. Merujuk pada data IMZ (2009), diketahui bahwa proporsi penyerapan zakat oleh OPZ sangat teramat kecil, hanya mampu mencapai 4,4 persen. Jika pengelolaan zakat dianggap sudah benar, maka kecilnya nominal zakat yang terkelola tersebut menunjukkan OPZ yang ada, masih belum diterima publik sebagai institusi yang dapat dipercaya untuk mengelola zakat dan donasi filantropi Islam lainnya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat akan berkorelasi positif dengan donasi yang dipercayakan terhadap badan publik dalam mengelola dana publik.

Potensi Penyimpangan

Defisiensi informasi dalam pengelolaan zakat bukan tidak mungkin membuka celah penyimpangan dalam operasional OPZ. Hingga tulisan ini dibuat, tidak ada data yang akurat tentang seberapa besar dana zakat yang berhasil dikelola oleh OPZ yang ada di Indonesia. Informasi pengelolaan zakat nasional masih menjadi misteri, yang sangat mungkin terbuka peluang di dalamnya terjadi tindak penyimpangan sebagaimana dalam pengelolaan dana publik lainnya.

Tanpa berniat untuk berprasangka buruk, dengan pengelolaan informasi yang tidak terbuka seperti sekarang ini, OPZ dapat menjadi institusi yang kondusif bagi proses pencucian uang. Ketika ketiadaan akses informasi bagi publik terkait penghimpunan dana yang dilakukan, uang dapat mengalir dari kantong siapapun tanpa adanya kejelasan sumber dana, yang kemudian diatasnamakan sebagai zakat ataupun kedermawanan religius lainnya.

Begitu pun, penyalahgunaan dana dan tindakan korupsi dapat saja terjadi dalam OPZ. Di saat tidak adanya arus informasi bagi publik terkait pemanfaatan dana yang telah dihimpun, dislokasi anggaran penggunaan menjadi celah yang terbuka lebar bagi siapapun, tak terkecuali oleh amil zakat itu sendiri. Dua kondisi tersebut sangat mungkin terjadi, ketika OPZ tidak membuka informasi atas pengelolaan zakat dan dana publik yang berhasil dihimpun.

Permasalahannya, belum banyak pihak yang tertarik untuk mengawasi aktifitas OPZ dalam mengelola dana zakat. Di samping karena faktor jumlah dana zakat yang tidak terlalu signifikan untuk diberikan fokus perhatian publik, paradigma publik dan bahkan OPZ itu sendiri tentang pengelolaan zakat masih terkungkung dalam format tradisionalisme religiusitas. Di mana, pengelolaan zakat dipandang sebagai aktifisme yang berorientasi akhirat. Banyak kalangan menilai tidak perlu mengawasi OPZ, karena Tuhan telah mengawasinya. Pandangan yang tentunya sangat keliru tentang sebuah mekanisme pengelolaan dana publik.

Selain faktor pemahaman di atas, banyak OPZ yang belum memiliki kemampuan baik dalam menyajikan data pengelolaan zakat sebagai bagian dari informasi publik. Mulai dari belum berhasil disahkannya Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) Zakat, yang membuat tidak terstandardisasikannya laporan keuangan OPZ. Hingga lemahnya kapasitas di banyak OPZ dalam membangun sistem informasi organisasi, yang membuat OPZ seakan-akan tertutup dalam memberikan informasi pengelolaan zakat dan dana publik yang dikelolanya.

Dengan adanya UU KIP ini, mau-tidak-mau OPZ akan tertantang untuk meningkatkan kinerjanya. Sebagai badan publik, sudah semestinya OPZ mampu merengkuh kepercayaan publik dalam mengelola dana masyarakat. Peningkatan kapasitas menjadi hal yang tidak dapat terelakkan bagi OPZ, atau tergusur citranya dari sebuah image amil zakat yang amanah.

Upaya pembangunan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ ini tidak lain ditujukan untuk mengembalikan peran penting zakat sebagai instrumen redistribusi kesejahteraan dan sarana perlawanan atas kemiskinan. Untuk itu, diperlukan sebuah tata kelola zakat nasional yang kuat dengan satu tradisi baru, keterbukaan informasi pengelolaan zakat.

Written by hanumisme

May 4, 2010 at 3:41 am

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. terima kasih, artikelnya memberi saya pencerahan. jazakumulloh

    dwita

    October 8, 2010 at 11:42 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: