khuzaifah hanum

share to others

Masyarakat Zakat dan Negara Alternatif

leave a comment »

Di Indonesia dan sebagaimana negara-negara berkembang yang cenderung mengalami keterbelakangan, ekspektasi publik terhadap peran negara, lebih tepatnya di sini adalah pemerintah, dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi sebuah realitas yang inheren. Negara tidak semestinya sekedar menjadi ‘penjaga malam’, sebagaimana mitos dari keberadaan negara di awal munculnya cikal-bakal nation-state modern. Keberadaan negara dituntut lebih dalam melakukan intervensi melalui kebijakannya dalam menghadirkan kesejahteraan yang layak bukan sekedar mengawasi pertumbuhan dan pembangunan.

Dalam karyanya Social Development (1995), James Midgley keras mengkritisi hal ini. Sering kali, banyak pemerintahan di negara berkembang, begitu terobsesi untuk mengejar pertumbuhan ekonomi negara-negara dunia pertama, dengan berfokus pada peningkatan angka-angka pertubuhan dan pembangunan makro ekonomi. Padahal, dalam kenyataannya angka-angka tersebut sama sekali tidak memiliki signifikansi terhadap kualitas riil kesejahteraan rakyatnya. Dalam banyak kasus, negara berkembang cenderung mengadopsi peran negara yang sebatas pengawas dinamika ekonomi dan memotong tangannya sendiri sebagai aktor bijak, yang berperan dalam membuat kebijakan yang menjaga kesejahteraan masyarakatnya.

Memang, diakui bahwa strategi ekonomi yang dilancarkan oleh pemerintah di negara-negara berkembang tersebut berhasil mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi mereka secara makro. Secara teoritis, diperoleh fakta-fakta menggembirakan bahwa angka pendapatan perkapita masyarakat dapat dikatakan naik. Namun, kenyataannya nilai-nilai tersebut sebatas bilangan abstrak yang jauh dari kenyataan kesejahteraan yang diharapkan. Benar bahwa terjadi pertumbuhan ekonomi secara makro. Tapi, hal tersebut tidak diikuti dengan pemerataan kesejahteraan di tingkat akar rumput. Pertumbuhan makro ekonomi tidak mampu menghadirkan trickle down effect, sebagaimana banyak yang diprediksi oleh para ekonom, sebagai salah satu determinan kesejahteraan sosial. Alhasil, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan hadirnya kesejahteraan sosial, distorsi pembangunan.

Dan, kenyataan tersebutlah yang seakan terjadi di Indonesia. Distorsi pembangunan ini bukanlah sesuatu yang baru terjadi. Melainkan, jauh sejak era pembangunan ekonomi diperkenalkan di negeri ini. Negara lebih sibuk mengurus agenda-agenda pembangunan ekonomi untuk sebuah angka-angka pertumbuhan makro. Negara lupa, atau memang sengaja menanggalkan perannya sebagai aktor deregulasi keuntungan ekonomi yang nyata untuk masyarakatnya. Negara lalai dalam menjalani perannya untuk menghadirkan kesejahteraan bagi publik. Wajar kemudian bila dualisme paradoks ekonomi terjadi. Ketika, angka dan fakta kemiskinan terus merangkak naik beriringan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang begitu dibanggakan.

Jika berkaca pada semangat awal berdirinya negara-bangsa ini, jelas bahwa para tokoh pendiri negara berharap bahwa eksistensi Indonesia merdeka bertujuan untuk melindungi seluruh bangsanya, tidak terkecuali dalam urusan ekonomi. Negara bertanggung jawab dalam menghadirkan keadilan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, negara mutlak turut campur dengan segala intervensi kebijakan dalam menciptakan kesejahteraan sosial. Regulasi tersebut secara sederhana memainkan peran negara dalam proses pemerataan kesempatan publik dalam menikmati hasil-hasil pembangunan. Menjaga agar hasil-hasil pembangunan tidak hanya dinikmati oleh sekelompok elite tertentu saja yang berada di sekitar struktur kekuasaan. Melainkan, memastikan bahwa seluruh rakyat menikmati proses dan hasil pembangunan tersebut, yang mewujud dalam kesejahteraan sosial, bukan sekedar pertumbuhan ekonomi.

Realitasnya, pasca reformasi yang diharapkan banyak pihak sebagai salah satu upaya revitalisasi pembangunan, deru liberalisasi justru semakin deras dan bahkan menjadi arus utama yang mendasari kebijakan pembangunan ekonomi. Kebijakan tersebut secara tidak langsung telah menyisihkan peran negara sebagai protektor kesejahteraan sosial utama dan mengasingkannya pada lingkup yang semakin sempit. Negara membiarkan begitu saja upaya penjagaan kualitas kesejahteraan sosial masyarakat, yang terombang-ambing dalam dinamika pasar yang begitu fluktuatif. Liberalisasi yang ada memang telah membawa laju pertumbuhan ekonomi kembali melaju dengan pesat. Tapi, kemiskinan masih menjadi kenyataan yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Kesejahteraan yang seharusnya merupakan ekses dari pembangunan tidak mampu terdistribusikan secara adil ke seluruh lapisan masyarakat.

Pada saat yang hampir bersamaan, marak hadir sejumlah entitas masyarakat zakat, dalam sejumlah organisasi pengelola zakat. Entitas masyarakat aktif tersebut tampak fokus pada upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui model alternatif pengentasan kemiskinan ala Islam, zakat. Memang, dalam kondisi ketika negara tidak lagi menjalankan perannya sebagai protektor kesejahteraan sosial dengan kebijakannya yang berpihak pada masyarakat miskin. Diperlukan sekelompok masyarakat ekstra negara yang secara aktif menggerakkan deregulasi kesejahteraan ini. Dan, keberadaan masyarakat zakat ini tampak bisa menjadi jalan alternatif dalam upaya meningkatkan kualitas kesejahteraan rakyat, terutama bagi kelas masyarakat miskin.

Masyarakat zakat ini, memang mendasari aktifitasnya dari konsep zakat, yang merujuk pada kewajiban ibadah dalam Islam, sebagai bentuk penyucian harta. Zaka’ yang artinya suci. Dalam pelaksanaannya, zakat ini juga dikaitkan dengan infak, sedekah, dan wakaf sebagai bentuk semangat ibadah dalam Islam yang berdimensi filantropik. Namun, zakat sesungguhnya lebih berorientasi pada aktifitas sosial dalam suatu sistem redistribusi kesejahteraan masyarakat. Menciptakan kondisi agar harta tidak beredar semata di kalangan elite yang menguasai modal. Lebih lanjut, orientasi dasar dari gagasan zakat tersebut adalah bagaimana kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan, mentransformasi masyarakat dhuafa’ menjadi kelompok masyarakat yang setidaknya mampu mencukupi kebutuhan mereka di kemudian hari.

Memang, pada awal diturunkan perintah ibadah sosial ini, pelaksanaan zakat itu juga merupakan tanggung jawab negara. Namun, dalam konteks kontemporer, ketika negara melepaskan tanggung jawabnya dalam menjaga kesejahteraan rakyat, maka masyarakat zakat ini bertanggung jawab mengambil peran tersebut. Secara mendasar, masyarakat zakat ini tidak lain berperan sebagai lapisan buffer antara kalangan aghniya dan kelompok dhuafa, yang seharusnya dijembatani oleh negara. Masyarakat zakat dituntut untuk mampu mendistribusikan kembali sebagian kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin dalam struktur masyarakat yang ada.

Namun, upaya ‘menggantikan’ peran negara dalam menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat bukan lah hal yang mudah. Karena, upaya menghadirkan masyarakat yang sejahtera, bukan sekedar kegiatan-kegiatan sosial yang semata bersifat karitatif, dalam berbagai bentuk program santunan sosial, yang selama ini menjadi ciri lembaga-lembaga sosial. Namun, lebih jauh dari itu, masyarakat zakat ini seharusnya kembali memikirkan lebih kritis lagi. Bagaimana menciptakan intervensi sosial melalui program promotif berbasis zakat yang mampu meningkatkan kualitas ekonomi, kesehatan, dan pendidikan masyarakat yang menjadi indikator dasar dari kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya itu, masyarakat zakat juga dituntut perannya untuk dapat melakukan advokasi kesejahteraan bagi masyarakat atas kebijakan negara yang sering kali tidak berpihak pada masyarakat. Diakui atau tidak, tidak jarang kebijakan pemerintah justru menciptakan sistem-sistem yang memiskinkan masyarakat, baik pemiskinan secara struktural melalui distribusi kekayaan yang tidak adil maupun kultural dengan membangun mental malas di kalangan masyarakat. Tanpa advokasi tersebut, upaya promosi kesejahteraan masyarakat yang dilakukan, dapat dipastikan sia-sia. Kegiatan advokasi ini juga seharusnya menjadi bagian penting dari agenda masyarakat zakat dalam upaya pemberdayaan kesejahteraan masyarakat.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat zakat mau tidak mau harus mengambil perannya pelindung kesejahteraan rakyat. Sebagaimana semangat zakat itu sendiri, menciptakan kesejahteraan melalui redistribusi kekayaan. Peranan masyarakat zakat ini, sampai kapan pun, tidak akan pernah habis. Hingga negara di kemudian hari, menyadari kembali perannya sebagai pelindung kesejahteraan rakyatnya. Dan, sekarang, sudah saatnya masyarakat zakat, dalam berbagai varian OPZ, mengambil langkah strategis, menjadi solusi dalam menciptakan kesejahteraan rakyat. Bukan sekedar menjadi peramai dalam aktifisme filantropi sosial. Tapi, menjadi negara alternatif.

Written by hanumisme

October 16, 2009 at 9:20 am

Posted in masyarakat Madani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: