khuzaifah hanum

share to others

Perjalanan Cita-cita Hukum Islam di Indonesia

with one comment

Akar sejarah hukum Islam di kawasan nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama hijriyah, atau pada sekitar abad ketujuh dan kedelapan masehi (Ricklef, 2005: 27). Jauh sebelum Belanda menduduki nusantara, hukum Islam menjadi institusi hukum utama yang mengatur kehidupan masyarakat dan juga kenegaraan. Kerajaan-kerajaan Islam yang ada di nusantara, telah menjalankan hukum Islam sebagai dasar asas bangunan  pemerintahan dan kemasyarakatan. Perlahan tapi pasti, ketika wilayah kerajaan Islam kian hari semakin meluas, dan mampu melingkupi seluruh wilayah kepulauan nusantara, hukum Islam berlaku di seluruh wilayah nusantara pada masa itu.

Seperti yang telah diketahui bersama, bahwa Islam masuk ke nusantara melalui penyebaran non-kekerasan, sehingga nilai-nilai Islam dapat dengan mudah diterima, sekalipun terjadi banyak sinkretisasi dengan nilai budaya lokal (Ricklefs, 2005: 33). Meskipun demikian, dalam menjalankan kesehariannya, muncul komunitas-komunitas masyarakat Islam, terutama di daerah pesisir. Di dalam komunitas inilah kemudian Islam dijalankan pada tataran tidak hanya individu, melainkan dalam tingkat komunitas dalam bentuk hukum Islam. Bahkan, pada masa ini, telah muncul proses pembentukan lembaga peradilan yang berdasarkan hukum Islam. Pada periode ini, tahkim diserahkan kepada seorang ulama yang memahami dasar-dasar hukum Islam.

Ketika komunitas tersebut kian kokoh, dan mampu membentuk suatu aliansi kekuasaan dalam bentuk kerajaan/ kesultanan, maka kerajaan/ kesultanan tersebut mendasarkan aktifitas kenegaraan, pemerintahan, dan kemasyarakatannya berdasarkan Islam (Ricklefs, 2005: 34). Kerajaan/ kesultanan tersebut menjadikan hukum Islam sebagai hukum positif di wilayahnya. Sementara itu, di tingkat masyarakat, hukum Islam telah berlaku terlebih dahulu, karena implementasi hukum Islam dalam pemerintahan merupakan perkembangan lanjut dari imlementasi hukum Islam di tingkat komunitas. Pada masa ini, tahkim dijalankan melalui institusi negara yang berperan menjalankannya, yakni ahlu al-hally wa al-aqdi (institusi yang mempunyai otoritas dalam menentukan hukuman) yang dilimpahi otoritas oleh sultan.

Cikal bakal penjajahan Belanda terhadap kawasan nusantara dimulai dengan kehadiran Organisasi Perdagangan Dagang Belanda di Hindia Timur, atau yang lebih dikenal dengan VOC. Sebagai sebuah organisasi dagang, VOC dapat dikatakan memiliki peran yang melebihi fungsinya. VOC kemudian tidak hanya melakukan monopoli perdagangan, dengan kapasitas militer yang dimilikinya dan strategi politik belah bambunya, VOC berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah nusantara yang sebelumnya berada dalam kekuasaan kerajaan/ kesultanan Islam. Pada masa ini, model hukum Islam kemudian dihapuskan sebagai insitusi hukum positif yang sebelumnya telah berlaku dalam masyarakat nusantara dan menggantinya dengan hukum positif ala Belanda.

Namun, dalam situasi tersebut, kemudian hukum positif ala Belanda mengalami hambatan implementatif dalam masyarakat (Hutabarat, 2005: 64-66). Karena, pada masa ini, hukum Islam masih menjadi norma umum yang berlaku dalam masyarakat. Sekalipun dilakukan pemaksaan dalam menjalankan hukum positif ala Belanda terus dilakukan, efektifitas implementasinya sebagai hukum publik terus mengalami kendala. Hingga akhirnya, pada tahun 1642, VOC mencoba melakukan ‘manuver’ dengan menyediakan ruang hukum Islam dalam wilayah publik terkait masalah warisan dalam Statua Batavia. Sementara itu, pada tahun 1760, dilakukan suatu kompilasi hukum publik yang di dalamnya memasukkan beberapa hukum Islam Compendium Freijer.

Setelah masa kekuasaan Gubernur Inggris, Thomas Stanford Raffles selesai (1811-1816), Belanda kembali menguasai wilayah Hindia Belanda. Upaya belanda semakin tampak untuk meng-hegemoni wilayah Hindia Belanda. Dalam tataran hukum, Belanda semakin keras menekankan hukum positifnya, sekalipun hal ini kemudian mendapat penolakan dari ummat Islam. Namun, Belanda kemudian menyiasati penolakan tersebut dengan melakukan kristenisasi kepada rakyat pribumi dan juga membatasi keberlakuan hukum Islam hanya pada aspek-aspek tertentu saja (Hutabarat, 2005: 67-68). Pada masa inilah kemudian dilakukan pemisahan antara hukum positif yang berlaku secara umum dan hukum Islam yang sebatas pada masalah perdata saja dalam bentuk peradilan agama. Sehingga, implementasi peradilan agama pada hakikatnya merupakan upaya kooptasi terhadap ranah otoritas hukum Islam, dengan hanya menempatkannya pada posisi-posisi sempit dalam aktifitas masyarakat Islam.

Secara umum, setidaknya ada empat fase umum pembatasan keberlakuan hukum Islam oleh pemerintah kolonial Belanda (Hutabarat, 2005: 68-72), yaitu: Pertama, pada pertengahan abad ke-19 ketika pemerintah kolonial Belanda melaksanakan Politik Hukum yang Sadar, yaitu kebijakan pemerintah kolonial yang secara sadar ingin menata kembali dan mengubah kehidupan hukum di wilayah Hindia Belanda dengan hukum Belanda. Kedua, atas dasar nota Scholten van Oud Haarlem, pemerintah kolonial Belanda menginstruksikan penggunaan undang-undang agama (hukum Islam), lembaga-lembaga, dan kebiasaan pribumi dalam hal persengketaan (perdata) yang terjadi di antara mereka, selama tidak bertentangan dengan asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum. Dalam posisi ini, hukum Islam kini berada di bawah sub-ordinasi hukum positif Belanda.

Ketiga, atas dasar hasil penelaahan yang dilakukan oleh Snouck Hurgronje, pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1922, kemudian membentuk komisi untuk meninjau ulang kewenangan pengadilan agama di Jawa dalam memeriksa perihal warisan. Dalam situasi ini, kemudian hukum Islam yang telah dijalankan dalam pengadilan agama kemudian dibenturkan dengan hukum adat. Sehingga, posisi hukum Islam semakin sempit, karena harus berhadapan dengan hukum adat yang dibuat oleh kolonial. Keempat, pada tahun 1925, dilakukan perubahan mekanisme peradilan agama, yang intinya perkara perdata sesama muslim akan diselesaikan dengan hakim agama Islam, jika hal itu telah diterima oleh hukum adat dan tidak ditentukan oleh suatu ordonasi lain. Kondisi terakhir ini, setidaknya member gambaran terkait tingkatan implementasi hukum secara vertikal: hukum positif Belanda, hukum adat, dan baru hukum Islam. Dan, posisi yang lemah dari hukum Islam ini terus berlanjut hingga jatuhnya Belanda dari kekuasaannya pada tahun 1942.

Kehadiran Jepang setidaknya memberikan harapan baru bagi ummat Islam dalam memperjuangkan posisinya (Ricklefs, 2005: 407), terutama terkait pelaksanaan kembali hukum Islam. Dengan jargon yang begitu bersahabat, dan janji-janji manis Jepang, ummat Islam seakan terbuai dengan mimpi. Sekalipun Jepang membuka celah dengan memberi jalan akomodatif bagi ummat Islam, namun hal tersebut tidak lain adalah upaya memaksimalkan potensi ummat Islam untuk membantu Jepang dalam perang pasifik. Alhasil, karena disibukkan dengan masalah perang yang begitu mendesak, mimpi mengembalikan posisi hukum Islam dalam masyarakat pun terabaikan. Dan, harapan itu pupus ketika Jepang menyatakan kebijakan yang akan meneruskan semua kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Sehingga, keberadaan Jepang sama sekali tidak berpengaruh terhadap perbaikan posisi hukum Islam bagi ummat Islam.

Sekalipun kalangan ummat Islam begitu akomodatif terhadap Jepang, namun menjelang kekalahannya, Jepang lebih condong kepada kalangan nasionalis sekuler. Hal ini begitu tampak dengan diangkatnya mayoritas anggota BPUPKI yang berasal dari kalangan sekuler (Noer, 2000: 38). Padahal, jika dilihat pada masa itu, komposisi BPUPKI sangatlah tidak representatif yang mampu mewakili suara mayoritas rakyat Indonesia. BPUPKI memiliki fungsi dasar untuk menentukan identitas dan landasan kebangsaan Indonesia. Dalam hal ini, keberadaan BPUPKI membuka peluang bagi saluran formal penerapan hukum Islam. Tapi, harapan itu sudah begitu kelam melihat komposisi BPUPKI yang mayoritasnya adalah orang orang sekuler dan bahkan anti-Islam.

Perdebatan panjang dan kompromi yang sulit dalam menentukan konstitusi negara berakhir dengan kesepakatan bersama yang dikenal dengan Piagam Jakarta, pada tanggal 22 Juni 1945. Kompromi penting dalam Piagam Jakarta terletak pada kalimat “Negara berdasarkan atas Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Dalam hal ini, Indonesia lahir sebagai sebuah kesepakatan besar, yang membuat negara ini tidak menjadi negara sekuler, namun tidak juga menjadi negara Islam (Yamin, 1960: 54). Dalam upaya tersebut, hukum Islam coba kembali ditegakkan dalam fungsinya yang formal melalui institusi kenegaraan. Namun, yang menarik otoritas hukum Islam ini hanya diperlakukan bagi ummat Islam saja, dan tidak bagi kalangan non-muslim. Namun, harapan itu pupus, ketika penelikungan terjadi dalam sidang PPKI, yang mencoret tujuh kata tersebut dan digantikan dengan frasa Ketuhanan yang maha esa, dengan alasan yang sangat misterius.

Perjuangan kemerdekaan tidaklah terhenti dengan sebatas Proklamasi yang dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 (Kahin, 1995: 175). Pihak Belanda yang begitu ingin kembali menguasai wilayah Republik, terus melancarkan serangan-serangan militer maupun propaganda internasional yang berupaya menyudutkan posisi Indonesia, agar kembali takluk. Revolusi kemerdekaan pun terjadi, hingga lima tahun kemudian. Perjuangan militer yang begitu berat dan diplomasi yang sangat sulit, menuntut seluruh elemen bangsa untuk memberikan kontribusi terbaiknya. Dalam periode ini, upaya penegakan hukum Islam pun tidak terhenti. Pada masa ini, ummat Islam yang diwakilkan oleh partai Islam, terutama Masyumi terus mengagendakan penerpan hukum Islam melalui pengesahan piagam Jakarta.

Upaya pengembalian hukum Islam pada posisi formal kenegaraan semakin terbuka dalam sidang konstituante yang keanggotaannya merupakan hasil Pemilu 1955. Dalam perdebatan yang dilakukan, penerapan hukum Islam nyaris menjadi nyata, jika saja tidak disabotase oleh kekuatan militer yang begitu sekuler pada masa itu dengan berkoalisi dengan PKI yang memang sangat membenci Islam. Sidang-sidang panjang yang hampir membuahkan hasil dalam dewan konstituante, menjadi sia-sia, manakala Soekarno mengeluarkan dekrit yang mengembalikan UUD 1945 dan membubarkan Konstituante dengan dukungan penuh dari kalangan militer, PKI, dan partai nasionalis sekuler lain (Noer, 2000: 289).

Dekrit presiden tersebut telah mengantarkan Soekarno sebagai penguasa tertinggi, yang bahkan mampu mengalahkan kekuatan konstituante. Pada masa ini, pun dapat dikatakan adalah eranya kaum sekuler dan komunis. Sementara, ummat Islam kehilangan posisi politik-nya yang sentral sebagai mayoritas rakyat. Bahkan harus menerima kepahitan ketika motor gerakan politik Islam, Masyumi dibubarkan dengan alasan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika hukum dan demokrasi. Sementara, NU dan beberapa partai Islam kecil, cenderung ikut dengan Soekarno, karena khawatir akan dibubarkan sebagaiman Masyumi. Dengan posisi tersebut, daya tawar ummat Islam menjadi sangat lemah (Ricklefs, 2005: 483). Karenanya, perjuangan penegakan hukum Islam pun tidak mendapatkan sarana yang baik. Bicara hukum Islam pada periode ini seakan menjadi mimpi.

Upaya kudeta komunis yang gagal, pada akhir 1965, membawa transisi kehidupan nasional yang cukup signifikan. Kekuasaan Soekarno tumbang dalam keburaman sejarah, di saat yang bersamaan, Soeharto menapaki kekuasaan puncak dengan kendaraan Orde Baru. Ummat Islam menyambut begitu antusias perubahan politik ini, berharap aspirasinya yang terbungkam pada era Demokrasi Terpimpin dapat kembali tersuarakan. Namun, Orde Baru yang dibangung dengan basis militer yang sekuler dan kultur Jawa yang kental, sejak awal sudah menyisihkan harapan ummat Islam untuk kembali menegakkan hukum Islam. Bahkan, pada masa ini, kekuatan Islam mengalami degradasi yang paling buruk. Depolitisasi yang terstruktur dilakukan terhadap ummat Islam. Hukum Islam semakin jauh dari fungsinya yang hanya dijadikan sebagai isu moralitas, yang bersifat pilihan normatif, bukan sebagai sebuah kekuatan hukum yang mengikat.

Bahkan, pada masa Orde Baru pula, hukum Islam mengalami dekonstruksi dengan masuknya intervensi negara yang sekuler terhadap tata aturan hukum Islam. Masalah ini mencuat ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan pernikahan lintas agama (terutama bagi muslimah dan laki-laki non-muslim), kebijakan pembatasan kelahiran (program KB), kebebasan aliran kepercayaan di luar aturan keagamaan (baca: Islam), hingga penerapan asas tunggal Pancasila. Semua kebijakan tersebut, terlihat begitu tampak dilakukan untuk mengkooptasi konsep dasar dari hukum Islam, yang sebenarnya telah mengatur jalan hidup setiap muslim. Sebagai imbalannya, pemerintah kemudian mengakomodasi secara formal keberadaan peradilan agama, yang hanya menangani masalah sempit dari jangkauan otoritas hukum Islam yang dahulu telah diterapkan sebelum penjajah sekuler asing dan lokal berkuasa.

Menjelang keruntuhan Orde Baru, Soeharto mulai menyadari posisinya yang semakin terjepit. Kekuatan militer sekuler yang dahulu mendukungnya, kini mulai sulit dikendalikan. Sementara, intervensi asing semakin kuat, karena polarisasi kekuatan dunia runtuh yang hanya menampilkan AS sebagai adidaya tunggal. Di era kritis ini, Soeharto mulai mendekat-kan diri kepada kalangan Islam. Namun, momen ini tampaknya sudah sangat terlambat. Desakan perubahan tak terelakan, dan reformasi pun bergulir. Soeharto tumbang, namun tidak diikuti dengan perubahan struktur kekuasaan. Birokrasi dan elite politik sekuler warisan Orde Baru masih begitu kokoh. Sekalipun, keran demokrasi terbuka, namun akses politik ummat Islam dalam memperjuangkan hukum Islam masih terlalu sulit. Di saat yang bersamaan, muncul kalangan Islam liberal, yang mencoba mendekonstruksi definisi hukum Islam. Kalangan liberal ini melihat hukum Islam tidak ada bedanya dengan konsepsi hukum positif lain yang merupakan karya manusia, hanya saja berlabel Islam. Kalangan ini seakan menikam perjuangan cita-cita hukum Islam di Indonesia yang telah memiliki akar sejarah yang begitu panjang dan berat dengan semua rintangannya.

Perjalanan panjang perjuangan cita-cita hukum Islam di Indonesia ini menarik untuk dicermati. Bahwa, semangat para pendahulu ummat Islam begitu kokoh dalam menegakkan Islam, yang tidak hanya di dalam dirinya, melainkan juga di lingkungannya. Dalam definisi ini, terlihat bahwa Islam bukan sekedar untuk berada di ranah domestik, sebagaimana yang kita terima selama ini dalam sejumlah pemikiran sekuler. Namun, Islam juga semestinya ditegakkan dalam ranah publik, di manapun setiap muslim berada. Perlu dicatat juga, begitu banyak penelikungan terhadap aspirasi penegakan hukum Islam di Indonesia. Hal ini tidak hanya dilakukan oleh aktor kolonial asing yang mencoba mencengkramkan kekuasaannya di nusantara. Namun juga dilakukan oleh para pengkhianat bangsa yang tampak dalam wajah sekuler dan komunis yang begitu ingin menguasai negara, dengan menyingkirkan hukum Islam dari aturan kenegaraan, yang memang menjadi batu sandungan bagi setiap calon penguasa otoriter dan diktator zalim.

Written by hanumisme

August 8, 2009 at 10:01 am

Posted in Indonesia ku

One Response

Subscribe to comments with RSS.

  1. Wah kak hanum.. Berat bgd! Tp bagus.. Kirain bakalan nyambungin ke perjuangan DDI

    Ang

    August 10, 2009 at 2:54 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: