khuzaifah hanum

share to others

Zakat dan Penguatan LSM

leave a comment »

Wacana civil society dewasa ini tampaknya semakin menemukan momentumnya. Terbilang pasca runtuhnya rezim Orde Baru, pergerakan berbagai lembaga non-pemerintah/ lembaga swadaya masyarakat (LSM) semakin menggeliat. Disadari atau tidak, sejumlah komunitas tersebut mulai diakui publik sebagai sebuah kekuatan netral, non-intervensi pemerintah, yang memiliki cita-cita mulia, civil society. Namun, terdapat permasalahan mendasar dalam pemahaman dan tujuan berbagai entitas yang memimpikan lahirnya sebuah kondisi ideal di masa mendatang ini. Salah satu permasalahan yang dirasakan akut dalam dinamika LSM ini adalah terkait masalah pendanaan dari setiap aktivitas mereka.

Di sadari bersama, bahwa banyak LSM tersebut umumnya memiliki sumber pendanaan yang berasal dari bantuan asing, baik bersumber dari pemerintah maupun lembaga non-pemerintah asing. Kondisi ini merupakan dampak dari situasi kontemporer pasca pergolakan reformasi. Di saat kondisi moneter nasional masih disibukkan dengan berbagai agenda pembangunan yang berdimensi fisik. Sementara, pembangunan yang bersifat sosial dan otokritik terhadap pemerintah belum mendapatkan respon baik dari pemilik modal dalam negeri, apalagi dari pihak pemerintah. Dari titik ini, permasalahan permukaan yang sering muncul adalah bantuan tersebut bersifat periodik dengan jangka waktu tertentu. Walhasil, banyak lembaga independen ini cenderung mati suri di saat bantuan asing tersebut terhenti. Sementara, entitas ini belum memiliki sumber pendanaan yang mapan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, tidak mungkin LSM tersebut memprofitifikasikan dana yang mereka peroleh sebagai bantuan sosial tersebut untuk menjadi sumber pendanaan mereka secara berkelanjutan. Oleh karenanya, banyak entitas swadaya ini cenderung mengambil jalur aman dengan menuruti keinginan dari penyandang dana. Langkah ini dirasakan strategis, karena mereka bisa memperoleh kepercayaan penuh sebagai agen dari donatur pihak luar negeri tersebut. Akibatnya, agenda yang digulirkan oleh lembaga-lembaga tersebut tidak lain merupakan realisasi dari pesanan sang donatur.

Melihat kondisi tersebut, tentunya sangatlah mengkhawatirkan, bagaimana mungkin sebuah lembaga yang independen dari pemerintah, justru tunduk pada kepentingan asing. Idealnya, entitas tersebut sudah semestinya bersifat independen dan jauh dari intervensi pihak manapun, baik pemerintah maupun penyandang dana mereka. Dalam konteks ini, besar kemungkinan lembaga swadaya ini menjual ke-independen-an mereka, demi mengamankan arus modal untuk aktifitas entitasnya. Bukan tidak mungkin, idealisme yang mereka usung selama ini, tergadaikan hanya karena sekedar untuk mempertahankan masuknya bantuan asing sebagai sumber pendanaan aktifitas lembaga.

Sebenarnya, dalam permasalahan ini, zakat bisa jadi sebuah solusi pendanaan dalam pembangunan civil society. Beranjak dari fungsi zakat itu sendiri, tidak lain adalah agar harta (kesejahteraan) tidak hanya beredar dikalangan tertentu saja dengan melakukan redistribusi kesejahteraan (Q.S. 59: 7), tentunya semua upaya yang mengarah ke sana. Dalam konteks riil, zakat seharusnya menjadi sumber pendanaan bagi setiap usaha advokatif penciptaak kondisi kesejahteraan yang terdistribusi dengan baik. Salah satu upaya tersebut adalah dengan menjadikan zakat sebagai sumber pendanaan bagi berbagai lembaga advokasi kesejahteraan masyarakat (LSM).

Secara logis, terdapat keuntungan dari pemanfaatan zakat sebagai sumber pendanaan bagi lembaga swadaya advokatif ini. Pertama, kinerja LSM semakin berpihak kepada masyarakat miskin dan mereka yang tertindas (mustadh’afin). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa zakat merupakan sebuah hak bagi golongan penerima zakat (mustahik) yang sebagian besarnya adalah kaum mustadh’afin. Artinya, penggunaan zakat menjadi terlarang apabila tidak diberdayakan untuk menolong mereka. Dari dasar ini, maka lembaga swadaya advokatif tersebut dapat memberikan fokus perhatian mereka pada berbagai upaya untuk melakukan advokasi kesejahteraan rakyat miskin. Sehingga, LSM memiliki tanggung jawab lebih untuk mengupayakan terciptanya kondisi ideal, sebuah civil society, karena mereka memiliki hutang moral dan material kepada wong cilik akibat penggunaan dana zakat untuk operasional mereka.

Kedua, independensi dari LSM semakin terbentuk. Seperti yang telah dibahas, bahwa kelemahan LSM yang bergantung pada pendanaan asing ialah munculnya kecenderungan bahwa lebaga tersebut bisa menjadi sebuah agen pihak asing dalam membangun kepentingannya di dalam negeri. Dengan pengalihan sumber pendanaan ini, diharapkan LSM mampu terlepas dari berbagai intervensi, termasuk pemerintah dan pihak asing. Hal ini dikarenakan zakat merupakan dana sosial yang pemiliknya adalah golongan mustadh’afin, bukan para wajib zakat (muzakki). Sehingga, tidak dibernarkan bagi para muzakki tersebut mengintervensi terhadap penggunaan dana zakat yang telah mereka bayarkan. Maka secara otomatis, LSM memiliki independensi yang kokoh tanpa khawatir munculnya intervensi dari pihak luar (penyandang dana).

Ketiga, keberlanjutan aktifitas LSM. Tidak seperti bantuan dana yang bersifat periodik seperti yang selama ini dilakukan oleh donatur asing, pihak swasta, bahkan juga pemerintah. Maka sumber pendanaan LSM yang berasal dari zakat lebih sustainable. Hal ini dikarenakan zakat merupakan dana yang bersifat abadi. Artinya, dana zakat tidak akan pernah habis selama masih ada muzakki. Dengan demikian, program kerja yang dicanangkan oleh LSM tersebut memiliki perspektif pembangunan yang jauh ke depan, bukan sekedar agenda pragmatis jangka pendek dan cenderung karitatif.

Keempat, membangun transparansi dan akuntabilitas publik dari LSM. Seperti yang telah diulas bahwa penggunaan zakat sebagai sumber pendanaan operasional LSM merupakan dana sosial yang sebenarnya merupakan hak masyarakat (yang tertindas). Karenanya, setiap penggunaan dana tersebut, idealnya, diketahui oleh publik, baik mustahik dan mustadh’afin maupun muzakki. Untuk itu, telah menjadi tanggung jawab dari setiap penggunaan zakat untuk dikonfirmasikan kepada publik, untuk apa dana tersebut digunakan. Dengan konsep ini, tentunya akan membantah asumsi publik selama ini bahwa LSM cenderung tidak transparan dan akuntabel. Tetapi, dengan mengetahui bagaimana kinerja LSM terkait penggunaan dananya oleh publik, maka transparansi dan akuntabilitas LSM lebih terjaga.

Dengan kelebihan yang dimiliki dari pengalokasian zakat untuk LSM, diharapkan kinerja LSM dapat lebih mumpuni. Jargon independensi yang menjadi trade mark dari LSM bukan sekedar omong kosong, dan menguap begitu saja saat arus dana asing masuk ke dalam kas lembaga. Melainkan sebuah citra yang melekat kuat dalam identitas LSM, sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak sipil yang selama ini tertindas. Sehingga, cita-cita civil society bukan sekedar khayalan utopis semata.

Written by hanumisme

July 2, 2009 at 1:02 pm

Posted in masyarakat Madani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: