khuzaifah hanum

share to others

Reformasi atau Deformasi Pengelolaan Zakat?

leave a comment »

Setelah berjalan hampir satu dekade, pengelolaan zakat di Indonesia kini menghadapi dilema. Pemerintah melalui Departemen Agama menginginkan adanya suatu sentralisasi pengelolaan zakat, dengan mengajukan revisi atas UU 38/ 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dalam hal ini, tampaknya terlihat adanya suatu niatan baik dari pemerintah, terutama Departemen Agama, untuk memberikan perhatian lebih terhadap aktifitas pengelolaan zakat, yang sering dipandang sebagai ibadah sosial ini. Memang, sejak disahkannya UU Pengelolaan Zakat tersebut, saat ini telah hadir ribuan lembaga swasta pengelola zakat.

Pemerintah berasumsi bahwa kondisi ini akan membawa pada inefisiensi pengelolaan zakat nasional. Karenanya, sudah seharusnya, pengelolaan zakat nasional dapat dilakukan secara sentralistik. Di mana, semua arus dana zakat terkontrol oleh pemerintah, baik dalam proses pengumpulan maupun dalam agenda pemberdayaannya. Dengan sentralisasi ini, diharapkan kebermanfaatan zakat dapat lebih maksimal dirasakan oleh kelompok mustahik.

Upaya reformasi pengelolaan zakat tersebut merupakan sebuah titik terang baru bagi dunia perzakatan nasional. Fokus penuh pemerintah diharapkan mampu menaikan kapasitas dari institusi pengelola zakat, dengan masuknya pemerintah sebagai agen utama penggerak zakat sebagai pilar redistribusi kesejahteraan nasional. Dalam pelaksanaannya, idealnya memang bahwa zakat semestinya dikelola oleh negara, yang ditujukan bagi kesejahteraan masyarakatnya.

Namun, upaya sentralisasi pengelolaan zakat nasional saat ini, mengalami kendala besar. Setidaknya ada beberapa faktor yang mungkin menjadi kontra produktif terhadap wacana sentralisasi tersebut, yakni: Pertama, konsep peleburan dari lembaga pengelola zakat (LPZ) swasta yang belum jelas. Diakui bersama, bahwa keberadaan LPZ sangat signifikan dalam perkembangan zakat nasional. Ketidakjelasan konsep peleburan LPZ dalam agenda sentralisasi pengelolaan zakat, dikhawatirkan akan membawa kemunduran pengelolaan zakat nasional.

Kedua, pemerintah belum memiliki grand design pengelolaan zakat nasional yang terpadu. Keinginan sentralisasi pengelolaan zakat, lebih ditujukan untuk menertibkan keberadaan LPZ. Sementara itu, belum ada agenda yang jelas terkait rancang bangun pengelolaan zakat pasca-sentralisasi ini. Ketiga, sentralisasi pengelolaan zakat tanpa mengubah konsep pengelolaan zakat dari voluntaristik menjadi obligatori, dirasakan tidak akan berdampak signifikan terhadap pengelolaan zakat nasional. Pengelolaan terpusat tanpa adanya kekuatan hukum yang mengikat, dirasakan hanya akan memandulkan produktifitas dari pengelolaan zakat nasional.

Ketiga faktor tersebut tampak penting dalam mempertimbangkan wacana sentralisasi pengelolaan zakat yang tengah gencar dihembuskan oleh pemerintah, terutama departemen agama sebagai pihak yang merasa paling berwenang dalam pengelolaan zakat nasional. selayaknya berkaca dari pengelolaan wakaf yang tersentralkan, tanpa adanya konsep pengelolaan yang jelas, yang membuat wakaf tidak berdaya. Karenanya, geliat pengelolaan zakat yang dirasakan sudah cukup semarak, jangan sampai mati begitu saja karena semangat sentralisasi tanpa adanya konsep pemberdayaan pengelolaan zakat yang terpadu. Bukan tidak mungkin isu reformasi zakat nasional melalui wacana sentralisasi ini, justru menjadi gerakan deformasi yang justru menghancurkan aktifisme pengelolaan zakat yang sudah sedemikian berkembang.

Written by hanumisme

June 19, 2009 at 9:00 am

Posted in Indonesia ku

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: