khuzaifah hanum

share to others

Lembaga Keuangan Syariah dan Pemberdayaan UKM

leave a comment »

Meski konsepsi lembaga keuangan syariah (LKS) sudah muncul pada tiga dasawarsa terakhir menjelang abad ke-21, namun upaya penerapannya di Indonesia baru menemukan momentumnya pasca masa reformasi. Saat banyak lembaga keuangan konvensional berguguran dan mengalami benturan keras dalam pengaturan arus kas akibat kredit macet. LKS justru bertumbuhan pesat dan melakukan intensifikasi pembiayaan, layaknya jamur di musim penghujan. Walhasil, LKS mampu menjadi wadah inkubator bagi usaha kecil dan menengah (UKM) selama dan setelah masa krisis.

Di saat berlangsungnya krisis moneter di tahun 1998, hampir seluruh unit usaha yang ada menghadapi terpaan badai finansial. Iklim perekonomian sangat tidak kondusif dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi. Sementara itu, hampir seluruh lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan konvensional menerapkan kebijakan uang ketat. Sebagian besar kucuran kredit untuk berbagai unit usaha terhambat akibat dampak ketentuan Bank Indonesia mengenai tingkat suku bunga yang cukup tinggi. Walhasil, berbagai pelaku dan unit usaha pun berguguran termasuk UKM di dalamnya.

Namun, setelah periode krisis berlalu, UKM belum juga mendapatkan situasi yang kondusif dalam menjalankan aktifitasnya. Kucuran dana dari lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan konvensional tidak juga mereka rasakan. Sekalipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendukung kegiatan UKM dengan penyediaan dana kredit melalui berbagai lembaga keuangan konvensional yanga ada. Kondisi yang sangat berbeda terjadi dalam implementasi kebijakan tersebut. Pelaku UKM seakan terasing dalam aktifitas perekonomian nasional. Agenda bantuan pendanaan dan pembiayaan yang dijanjikan oleh pemerintah tidak juga terealisasikan.

Pada saat berbagai korporasi skala besar mendapatkan kemudahan akses pendanaan oleh lembaga-lembaga keuangan nasional yang ada, UKM justru mengalami kesulitan dalam memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan tersebut. Sulitnya mekanisme peminjaman pendanaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan maupun perusahaan pembiayaan, menjadi faktor utama penghambat akses UKM terhadap dana investasi yang sebenarnya tersedia bagi mereka, mulai ketentuan pembuatan legalitas usaha yang belum dimiliki oleh UKM hingga model project proposal yang merupakan istilah asing bagi sebagian besar UKM. Kondisi inilah terjadi dan berdampak pada sulitnya pertumbuhan dan perkembangan UKM di Indonesia.

Padahal, menurut data Kementerian Koperasi dan UKM (2005), keseluruhan aktivitas UKM mampu menyerap 96,8 persen dari keseluruhan tenaga kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 6,3 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini terlihat sangat kontras jika dibandingkan dengan distribusi investasi yang UKM terima. Untuk unit usaha kecil dan menengah berturut-turut hanya mendapatkan asupan investasi sebesar 20,45 persen dan 25,47 persen. Sedangkan, korporasi besar menikmati 54,09 persen dari keseluruhan investasi nasional.

Permasalahan lain yang dihadapi UKM dalam aktifitas dan pemberdayaannya adalah pola manajemen dan profesionalisme kerja yang kurang mumpuni. Banyak UKM memiliki umur usaha yang relatif pendek. Ini disebabkan adanya kelalaian manajerial dalam tubuh UKM tersebut. Banyak pelaku UKM yang kurang memiliki pemahaman manajemen yang baik. UKM yang mereka jalankan sebatas pada pengalaman individual. Selain itu, permasalahan lain dari manajemen ini adalah UKM belum menjadi aktivitas ekonomi utama yang dikelola secara profesional. Banyak UMK yang dijalankan oleh pelakunya hanya sebagai aktifitas sampingan. Ini merupakan paradigma yang seharusnya diubah oleh pelaku UMK tersebut.

Prinsip Keadilan dan Kemitraan

Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional umumnya, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) memiliki prinsip dasar yang khas, yakni keadilan dan kemitraan. Prinsip ini menjadi kelebihan LKS sebagai sebuah perusahaan pembiayaan dibanding lembaga keuangan konvensional lain. Setiap aktivitas yang dilakukan oleh LKS dituntut untuk memenuhi dua syarat tersebut, termasuk didalamnya kegiatan pembiayaan untuk UKM. Salah satu bentuk implementasi dari prinsip tersebut adalah tidak adanya mekanisme bunga atas pinjaman yang diberikan oleh LKS dan transaksi pembiayaan yang bersifat dua arah antara UKM dan LKS.

Salah satu model pembiayaan yang sering digunakan adalah bagi hasil. Dalam model bagi hasil, UKM memiliki hak sharing mengenai penyusunan kontrak transaksi pembiayaan, mulai dari besaran jumlah pinjaman, persentase angka bagi hasil, hingga mekanisme dan tenggang waktu pengembalian dana pinjaman. Aturan-aturan dalam transaksi pembiayaan merupakan hasil dari kesepakatan dua arah antara UKM dan LKS sebagai pihak yang menentukan transaksi. Dengan model pembiayaan seperti ini, tentunya dirasakan cukup menguntungkan bagi UKM. Kesepakatan yang dibuat dalam transaksi pembiayaan mempertimbangkan kemampuan UKM sebagai pihak yang harus mengembalikan dana.

Model tersebut, secara mendasar, tentunya berbeda dengan mekanisme peminjaman modal usaha yang selama ini dilakoni oleh berbagai lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan konvensional yang ada. Dalam transaksi konvensional, lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan merupakan pihak yang memiliki otoritas dalam pembuatan persyaratan dalam penyusunan kesepakatan transaksi. Mulai dari persyaratan UKM hingga tingkat suku bunga pinjaman ditentukan oleh lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan secara sepihak. Sekalipun ada negosiasi, maka posisi penawaran UKM tidak memiliki kekuatan untuk mengubah kontrak transaksi pembiayaan di luar marjin yang sebelumnya sudah ditentukan oleh lembaga keuangan ataupun perusahaan pembiayaan konvensional sekarang ini. Dampaknya, kontrak pembiayaan yang dibuat menjadi beban bagi UKM itu sendiri, karena terkadang tidak sesuai bahkan diatas kemampuan mereka dalam pengembalian dana pembiayaan. Hasilnya, tingkat kredit macet yang terjadi dalam kegiatan pembiayaan lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan konvensional menjadi lebih tinggi.

Sementara itu, mekanisme sharing dalam penyusunan kontrak pembiayaan di awal dapat menjadi sebuah indikator kelayakan dan upaya profesionalisasi manajerial UKM. Mekanisme sharing ini, dapat menjadi sebuah eksplorasi mengenai kondisi UKM tersebut. Sehingga, persyaratan legal-formal yang selama ini menjadi hambatan besar UKM untuk memperoleh program pembiayaan dapat diatasi. Pihak LKS dapat mengetahui secara mendalam mengenai kondisi UKM yang dibiayai. Efek kedua dari mekanisme sharing ini adalah LKS mengetahui bagaimana seharusnya UKM yang menjadi kliennya diberdayakan. Seperti, bentuk pelatihan apa saja yang diperlukan untuk membantu mengembangkan UKM ini.

Prinsip keadilan dan kemitraan ini merupakan kunci pokok program pemberdayaan UKM yang seharusnya menjadi prioritas program pembiayaan. Optimalisasi peran LKS dan penerapan prinsip keadilan dan kemitraan oleh lembaga keuangan dan perusahaan pembiayaan konvensional diharapkan mampu menjadi katalisator agenda pemberdayaan UKM. Bukankah kebangkitan UKM merepresentasikan kebangkitan ekonomi kreakyatan yang selama ini menjadi cita-cita bersama.

Written by hanumisme

June 12, 2009 at 8:58 am

Posted in masyarakat Madani

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: