khuzaifah hanum

share to others

Revitalisasi Mudharabah dan Pemberdayaan UMKM

with 2 comments

Dalam kesuraman krisis ekonomi, keajaiban terjadi. Pada akhir tahun 1998, pertumbuhan ekonomi merosot menjadi -13,7% dari pertumbuhan sebesar +4,9%, di permulaan tahun atau jatuh -18,6% hanya dalam tempo satu tahun. Hampir sebagian besar pakar ekonomi pesimis bahwa perekonomian nasional akan pulih kembali dalam waktu kurang dari 5 tahun. Namun terbukti, meski mengalami bleeding berupa pelarian modal sebesar US$ 10 milyar per tahun dan ambruknya industri besar, hanya dalam 2 tahun ekonomi nasional mampu tumbuh 4,8%. Akhirnya diakui bahwa unit usaha mikro, kecil, dan menengah (yang sering kali disebut ekonomi rakyat), memberi kontribusi signifikan pada pertumbuhan ekonomi pada masa itu. Fenomena ini mengejutkan, sebab di luar nalar dari ilmu ekonomi (Budiantoro, 2003).

Unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan kelompok pelaku ekonomi terbesar dalam aktifitas perekonomian Indonesia. Keberadaan mereka telah terbukti mampu menjadi katup pengaman perekonomian nasional selama periode krisis ekonomi dan menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi pasca krisis ekonomi. Perekonomian Indonesia masih didominasi oleh sektor dengan produktivitas yang rendah, seperti: sektor pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Pada sektor dengan produktivitas yang rendah inilah jumlah unit UMKM terkonsentrasi (99,9%) yang memperebutkan porsi PDB sebesar 54,2% pada tahun 2005 (Depkop-UKM, 2006).

Berbeda dengan unit usaha besar yang lebih berfokus pada industri pengelolaan yang membutuhkan modal yang besar, maka UMKM merupakan sisi kontras dari unit usaha besar yang mampu bergerak meski dengan dana yang terbatas. Dengan karakter ini, tentunya akan mudah bagi UMKM dalam membuka usaha baru (ekstensifikasi lapangan pekerjaan) dengan jumlah yang cukup signifikan, sehingga memungkinkan menyerap tenaga kerja lebih banyak dalam tempo yang relatif cepat. Karakter ini memiliki kesesuaian dengan kondisi perekonomian nasional di mana  terjadi surplus jumlah angkatan kerja. Hal ini dapat terlihat dalam distribusi penyerapan tenaga kerja di Indonesia.

No

Skala Usaha

Jumlah (Orang)

2004

2005

1

Usaha Mikro dan Kecil

69,166,801

71,187,153

2

Usaha Menengah

6,323,722

6,491,345

3

Usaha Besar

2,646,775

2,590,275

Total

78,137,298

80,268,773

Sumber: Departemen Koperasi dan UKM (diolah)

Di sisi lain, semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, aktivitas perbankan di Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama adalah perbankan yang beroperasi berdasarkan konsep bunga (yang dalam tulisan ini disebut bank konvensional), dan kedua adalah perbankan yang beroperasi dengan konsep syariah Islam (selanjutnya disebut bank syariah). Meskipun, dalam pelaksanaannya, dunia perbankan nasional lebih cenderung menggunakan model dual economic system, yang dirasakan mampu menjangkau dua segmen pasar pengguna jasa perbankan nasional.

Bank syariah merupakan model perbankan yang menerapkan konsep syariah Islam dengan menggunakan instrumen bagi hasil dalam operasionalnya. Produk-produk keuangan yang ditawarkan kepada masyarakat pengguna jasa perbankan syariah adalah: (1) produk funding (pengumpulan dana), meliputi giro wadi’ah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah; (2) produk financing (penyaluran dana), meliputi konsep: (a) jual beli; al-bai’u bithaman ajil; murabahah; bai al salam; (b) sewa menyewa: ijarah; (c) pembiayaan bagi hasil: mudharabah dan musyarakah; dan (d) kebajikan: qadrul hasan (Antonio, 1992).

Kontribusi perbankan syariah sangat ditentukan dengan kemampuan penyaluran dananya kepada masyarakat. Kemampuan ini tentunya akan mampu meningkatkan produksi masyarakat secara maksimal. Karena perbankan syariah adalah bank yang menggunakan mekanisme bagi hasil, bukan bunga, maka bagi hasil, khususnya mudharabah, seharusnya menjadi mekanisme yang dominan dalam aktivitas perbankan syariah (Muhammad, 2006).  Kenyataannya, mekanisme kontrak bagi hasil tidak menunjukkan persentase yang cukup tinggi dari keseluruhan aktivitas perbankan syariah. Ibrahim Wade (1999) menggambarkan bahwa mekanisme bagi hasil, baik mudharabah maupun musyakarah, tidak pernah memberikan kontribusi lebih besar dari 15% dari keseluruhan aktifitas keuangan syariah.

Keberadaan perbankan syariah tentunya menjadi angin segar di tengah lesunya perkembangan UMKM. Hal ini dikarenakan perbankan syariah memiliki karakter khusus, yaitu non-bunga. Seperti yang telah diketahui, bahwa bunga bank merupakan momok yang menakutkan bagi UMKM untuk meminjam modal usaha mereka. Akibatnya, banyak pelaku UMKM enggan untuk meminjam modal dari perbankan, dan berakibat pada stagnannya perkembangan UMKM itu sendiri. Model pembiayaan bagi hasil tentunya memiliki daya tarik tersendiri bagi UMKM dalam pengembangan usahanya. Walhasil, muncul banyak harapan UMKM terhadap kehadiran perbankan syariah dengan model pembiayaan bagi hasil mudharabah-nya.

Permasalahan

Dalam karya tulis ini, pembahasan yang dilakukan penulis akan berfokus pada maksimalisasi potensi perbankan syariah terutama instrumen pembiayaan bagi hasil mudharabah. Perbankan syariah dengan instrumen bagi hasilnya, terutama konsep mudharabah, seharusnya bisa menjadi pilihan terbaik bagi UMKM dalam pengembangan unit usahanya.

Namun, masih banyak problematika yang dihadapi oleh perbankan syariah dalam mengimplementasikan konsep syariahnya terutama yang menyangkut masalah pembiayaan bagi hasil, khususnya mudharabah sebagai implementasi murni dari konsep bagi hasil, dalam pemberdayaan UMKM. Permasalahan itu tidak hanya terjadi pada level non-teknis atau eksternal, seperti pendefinisian konsep mudharabah, tetapi juga pada tataran teknis pengimplementasian mudharabah itu sendiri.

Beranjak dari permasalahan ini, penulis ingin memberikan rekomendasi solutif dalam memaksimalkan potensi perbankan syariah sebagai mitra kerja sektor usaha ekonomi rakyat ini. Implementasi pembiayaan mudharabah bisa jadi merupakan sebuah alternatif solusi dalam pemberdayaan UMKM. Ini tentunya memberikan citra tersendiri bagi perbankan syariah sebagai entitas keuangan yang mampu menjadi katalisator pemberdayaan UMKM.

Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah ikut berperan dalam menjawab persoalan bangsa, khususnya terkait dengan bidang kesejahteraan sosial dan ekonomi. Kehadiran perbankan syariah merupakan potensi ekonomi tersendiri bagi bangsa Indonesia. Namun, keberadaan-nya tampaknya belum tergarap secara maksimal. Karya tulis ini diharapkan mampu menjadi program aplikatif bagi perbankan syariah dalam pemberdayaan UMKM sebagai upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Solusi ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi perbankan syariah nasional sebagai aktor yang berperan dalam intermediasi sektor riil

Konsepsi Mudharabah dalam Perspektif Islam

Dalam pembahasan masalaah ekonomi, Islam memiliki perspektif tersendiri, yakni bersumber dari dua dasar hukum syariah, al-Qur’an dan as-Sunnah. Islam memberikan landasan konseptual mengenai aktifitas ekonomi, yakni sebuah usaha untuk memanfaatkan karunia Allah di muka bumi untuk kemaslahatan seluruh alam (Q.S. Al- An’âm [6]: 165). Tugas ini kemudian direalisasikan dengan mencari sebanyak-banyaknya karunia Allah di muka bumi (Q.S. Al-Jumu’ah [62]: 10). Tentunya, semua aktifitas tersebut tidak terlepas dari konsep dasar dari fungsi manusia itu sendiri untuk tetap menjaga dan memelihara ‘hablum minallah wa hablum minan nas’ (Q.S. ‘Ali-Imran [3]: 112).

Sementara itu, dalam level teknis-operasional, al-Qur’an tidak memberikan penjelasan secara kaku mengenai bagaimana aktifitas ekonomi itu dijalankan. Dalam literatur fiqh, sesungguhnya mudharabah tidak dijelaskan secara tegas dalam al-Qur’an. Hanya saja, para praktisi perbankan syariah merelasikan mudharabah dengan akar kata dharaba (berusaha) yang tersurat dalam al-Qur’an (Muhammad, 2006). Sedangkan dalam sunnah, mudharabah diqiyaskan dengan muqaradhah, salah satu dari tiga bentuk usaha yang mendapatkan keberkatan Allah. Untuk melegalisasi mudharabah ini, mereka berpendapat bahwa mudharabah sering digunakan oleh Nabi dan para sahabat ketika berdagang. Sistem ini tidak dilarang, dalam hal ini Nabi membolehkannya. (Al-Kasani, 1999)

Secara garis besarnya, mudharabah adalam penyerahan sejumlah modal tertentu dari seseorang atau kelompok (shahib al-mal) kepada orang lain (mudharib) agar uang tersebut dapat dikelola. Jika dari pengelolaan tersebut ada keuntungan, maka keuntungan itu dibagi bersama berdasarkan kesepakatan di awal. Namun, jika dari pengelolaan itu terjadi kerugian, maka kerugian uang modal itu ditanggung oleh shaibul al-mal dengan syarat-syarat tertentu. (Al-Jaziri, 1990)

Mudharabah dalam Pemberdayaan Sektor Riil

Seperti yang telah dijelaskan di awal pembahasan, bahwa permasalahan pokok UMK adalah keterbatasan modal usaha yang diinvestasikan ke dalam aktivitas mereka. Pada 2005, rasio penerimaan modal antara UMKM dan UMB sebesar 9 : 11 atau sebesar 44,9% investasi bagi UMKM dari keseluruhan total investasi usaha di tingkat nasional. Hal ini tentunya sangat timpang bila dikaitkan dengan jumlah UMKM yang ada. Jika dirata-ratakan, maka setiap unit UMKM hanya memperoleh investasi sebesar Rp. 6,16. Minimnya investasi yang masuk ke sektor UMKM ini memiliki dampak terhadap tingkat produktifitas UMKM itu sendiri. Berdasarkan sumbangannya terhadap PDB, UMKM hanya mampu menyumbang sebesar xx,xx% dari keseluruhan PDB (Depkop-UKM, 2006).

Kunci penting dalam pemberdayaan UMKM adalah bagaimana regulasi modal usaha bagi UMKM memiliki sirkulasi yang sehat. Maksudnya, akses UMKM terhadap peminjaman modal ke institusi keuangan terbuka tanpa hambatan-hambatan yang berarti. Namun, sirkulasi dana yang sehat tampaknya masih menjadi wacana yang utopis dalam pemberdayaan UMKM. Hampir sebagian besar perbankan nasional tampaknya masih enggan menyalurkan dananya kepada UMKM. Kondisi ini terlihat dengan beragam persyaratan administratif yang menyulitkan UMKM untuk memperoleh dana dari perbankan. Tentunya cukup sulit bagi UMKM yang hendak meminjam modal ke perbankan dengan berbagai ketentuan seperti membuat project proposal, memenuhi syarat badan hukum, bahkan memberikan jaminan fisik (Budiantoro, 2003).

Sementara itu, banyak UMKM yang enggan meminjam modal kepada perbankan karena tingkat suku bunga pinjaman yang merugikan kepada para pengusaha kecil ini. Terlebih lagi dengan masa pengembalian dana yang relatif ketat, yang berdampak pada kesulitan bagi UMKM itu mengembangkan modal usahanya, maka pinjaman yang diberikan oleh perbankan konvensional cenderung kurang maksimal. Dalam kondisi inilah perbankan syariah, khususnya dengan sistem mudharabah-nya, seharusnya mampu menjadi alternatif bagi UMKM untuk meminjam modal usaha.

Pada periode Nabi dan sahabat, sistem mudharabah ini hanya mengikat orang per orang. Artinya, shahib al mal menyerahkan langsung kepada mudharib dengan bagi hasil yang telah disepakati sebelumnya (Muhammad, 2006). Namun, peran shahib al mal ini tergantikan oleh institusi keuangan formal (perbankan syariah). Dalam transformasi konteks dan formalisasi inilah kemudian muncul permasalahan yang membuat sistem mudharabah ini menjadi sangat riskan, yaitu asymetric information.

Asymetric information adalah kondisi di mana investor tidak sepenuhnya memiliki informasi terhadap kreditor (Jogiyanto, 2000). Perbankan syariah seringkali tidak mengetahui siapa mudharib dan bagaimana pengelolaan dananya. Hal ini menjadi penting, karena dalam mudharabah, jika terjadi kerugian, maka kerugian modal sepenuhnya ditanggung oleh shahib al mal (bank syariah). Oleh karena itu, dalam prakteknya, mudharabah sulit dilakukan karena mudharib tidak terikat secara formal dengan bank syariah. Walhasil, banyak perbankan syariah yang melakukan seleksi cukup ketat bagi mudharib yang ingin meminjam dana, mulai dari efektifitas dan efesiensi pembiayaan hingga standar moral.

Sebenarnya, permasalahan dalam kontrak mudharabah ini dapat minimalisasikan untuk mengoptimalkan hasil. Untuk itu, diperlukan sebuah strategi pemberian modal untuk mengurangi terjadinya resiko dan kerugian dari asymetric information ini dalam bentuk penetapan aturan tertentu dalam menyalurkan dana pembiayaan bagi hasil kepada mudharib, yaitu: Pertama, menerapkan batasan rasio agar porsi modal dari pihak mudharib lebih besar. Hal ini dilakukan agar mudharib yang berperan sebagai pengelola UMKM memilik tanggung jawab dalam mengelola usahanya. Pilihan ini karena dalam kontrak mudharabah tidak dikenal adanya jaminan modal usaha dari pihak mudharib.

Kedua, menetapkan syarat agar mudharib melakukan bisnis yang resiko pemanfaatan modal dari kontrak mudharabah ini lebih rendah. Aturan ini dapat diimplementasikan dalam bentuk pemanfaatan dana dari kontrak mudharabah tidak dialokasikan untuk investasi pada fixed asset. Sebaliknya, modal dana mudharabah ini lebih baik jika dimanfaatkan sebagai modal tambahan untuk pengembangan unit usaha (variable asset). Sehingga, jika terjadi kerugian usaha, maka dana pembiayaan mudharabah itu masih bisa dikembalikan dengan mengelola fixed asset yang dimiliki oleh unit UMKM tersebut.

Ketiga, transparansi arus keuangan dari unit UMKM yang menjadi mudharib. Hal ini menjadi penting, karena selain untuk mengetahui bagaimana kinerja dari program pembiayaan yang diberikan kepada UMKM, transparansi juga dapat menjadi sarana evaluasi bagi UMKM tersebut maupun perbankan syariah dalam memberdayakan UMKM yang ada. Dengan demikian, kesalahan dalam pengelolaan dana mudharabah ini tidak perlu terjadi berulang pada mudharib (UMKM) lain. Sehingga, pengelolaan pembiayaan bagi hasil mudharabah ini menjadi dapat optimal.

Dengan, ketiga langkah tersebut, diharapkan shahib al mal, dalam hal ini perbankan syariah, tidak lagi ragu menyalurkan dananya kepada UMKM dalam bentuk pembiayaan bagi hasil mudharabah.

Kesimpulan

Perkembangan dunia perbankan syariah dewasa ini tampaknya menjadi sebuah arus baru kekuatan finansial nasional. Kondisi ini melahirkan beragam harapan akan kontribusi perbankan syariah dalam pengembangan UMKM yang selama ini sering kali terabaikan keberadaannya oleh bank-bank konvensional yang lebih fokus pada sektor finansial daripada sektor riil. Di tengah optimisme yang tengah menyeruak ini, peran perbankan syariah sebagai katalisator pemberdayaan UMKM tampaknya belum menjadi realitas objektif.

Label syariah, dalam peran pembiayaan perbankan, tampaknya masih menjadi sebuah jargon yang belum dapat diimplementasikan dalam aktifitas riil. Hal ini dapat terlihat bahwa fungsi bagi hasil dalam perbankan syariah, khususnya mudharabah, belum dapat dijalankan oleh perbankan syariah. Padahal, kontrak mudharabah inilah yang banyak diharapkan oleh pelaku UMKM, karena dirasakan cukup membantu usaha mereka, terlebih dengan sistem bagi hasil, bukan bunga bank yang selama ini mencekik keberadaan UMKM di ranah ekonomi nasional.

Berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi perbankan syariah, penulis mencoba memberikan sebuah solusi penerapan sistem pembiayaan mudharabah, yang dirasakan memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi bagi shahib al mal (perbankan syariah). Alternatif solusi ini merupakan upaya teknis yang cukup applicable bagi perbankan syariah. Sehingga, perbankan syariah dapat menerapkan kontrak mudharabah ini dalam perannya sebagai agen pemberdayaan sektor riil.


DAFTAR PUSTAKA

Al-Jaziri. 1990. Kitab Fiqh Ala Madzahib al-Arba’ah. dalam Muhammad. Konstruk Mudharabah dalam Bisnis Syariah. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam.

Al-Kasani. 1999. Bada’i ‘al-Shana’i fi Tartibi al-Syara’i. dalam Muhammad. Konstruk Mudharabah dalam Bisnis Syariah. Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam.

Al-Qur’an dan terjemahannya.

Antonio, Syafi’i dan Karnaen Perwataatmadja. 1992. Apa dan Bagaimana Bank Islam. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.

Budiantoro, Setyo. 2003. Robohnya Ilmu Ekonomi Ortodoks. dalam Jurnal Ekonomi Rakyat. Diakses dari http://www.ekonomirakyat.org, pada hari 12-Jan-2007.

Depkop-UKM. 2006.. Diakses dari situs Kementerian Koperasi dan UKM RI, http://www.depkop.go.id, pada 23-Jul-2007.

Jogiyanto. 2000. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta: BPEE.

Karim, Adiwarman A. 2000. Incentive Compatible Constrains for Islamc: Banking Some Leassons from Bank Muamalat. Conference Papers, Fourth International Conference on Islamic Economics and Banking. Loughbrough University, UK.

Muhammad. 2006. Konstruk Mudharabah dalam Bisnis Syariah. dalam Ijtihad: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam. Volume 1 Nomor 1, Januari-Juni 2006.

Written by hanumisme

May 18, 2009 at 12:04 pm

Posted in masyarakat Madani

2 Responses

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] [26] Khuzaifah Hanum, Revitalitas Mudharabah dan Pemberdayaan UKM, artikel diakses pada tanggal 22 Oktober 2010 pada: https://hanumisme.wordpress.com/2009/05/18/revitalisasi-mudharabah-dan-pemberdayaan-umkm/ […]

    • terima kasih sudah menjaga integritas akademik, walau di dunia maya.🙂

      hanumisme

      July 8, 2014 at 8:02 am


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: